Suararakyat.tv, JAKARTA — Sengketa lahan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan emas PT Masmindo Dwi Area (MDA), anak usaha PT Indika Energy Tbk, kembali menjadi sorotan. Keluarga besar ahli waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi secara resmi angkat bicara, meluruskan sejumlah informasi yang berkembang sekaligus mendesak keterbukaan dokumen Kontrak Karya tahun 1998.
Dalam klarifikasi tertanggal Jumat (20/11/2026), pihak ahli waris menegaskan bahwa persoalan yang mereka perjuangkan bukan semata-mata menyangkut kompensasi pembebasan lahan. Mereka menyatakan inti persoalan berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap hak kepemilikan tanah keluarga yang saat ini sedang diproses melalui laporan kepolisian di Polda Sulawesi Selatan.
Ahli waris menegaskan, keberadaan Kontrak Karya sebagai dasar kegiatan pertambangan tidak serta-merta menghapus atau menggugurkan hak kepemilikan tanah masyarakat yang memiliki alas hak dan riwayat penguasaan.
Menurut mereka, legalitas perizinan pertambangan dan legalitas kepemilikan tanah merupakan dua aspek hukum berbeda yang harus diperiksa secara objektif berdasarkan dokumen dan ketentuan perundang-undangan.
Karena itu, keluarga mendesak agar seluruh dokumen yang menjadi dasar penguasaan maupun pemanfaatan lahan diperiksa secara transparan, termasuk riwayat kepemilikan tanah yang diklaim telah ada jauh sebelum aktivitas pertambangan berlangsung.
Persoalan ini sebelumnya turut dibawa ke ranah kelembagaan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam forum tersebut, menurut keterangan ahli waris, terdapat kesepakatan agar PT Masmindo Dwi Area menyerahkan salinan dokumen Kontrak Karya tahun 1998 secara utuh untuk kepentingan pencocokan data dan pemeriksaan wilayah yang dipersoalkan.
Dr. Basir, selaku ahli waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi, menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak boleh berhenti sebatas pembahasan dalam forum parlemen.
“Kesepakatan RDP Komisi D DPRD Sulawesi Selatan harus benar-benar dilaksanakan oleh PT Masmindo Dwi Area secara terbuka dan bertanggung jawab. Kami membutuhkan kejelasan wilayah kontrak serta riwayat kepemilikan tanah keluarga agar semuanya dapat diperiksa secara objektif,” tegas Basir.
Perkembangan penanganan laporan di Polda Sulawesi Selatan juga menjadi perhatian keluarga ahli waris.
Berdasarkan keterangan pihak ahli waris yang merujuk pada informasi penyidik, proses penanganan perkara disebut telah berlanjut hingga pengiriman surat pemanggilan resmi kepada pihak-pihak terlapor untuk dimintai keterangan.
Ahli waris berharap seluruh pihak yang dipanggil bersikap kooperatif serta memberikan keterangan dan dokumen yang diperlukan penyidik.
“Laporan polisi ini sedang berjalan sesuai kewenangan penyidik Polda Sulawesi Selatan. Kami berharap seluruh pihak yang dipanggil dapat bersikap kooperatif dan memberikan keterangan serta dokumen secara transparan,” ujar Basir.
Keluarga juga menegaskan bahwa laporan tersebut merupakan langkah hukum tersendiri yang diajukan atas kepentingan hukum ahli waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi, bukan laporan yang berasal dari pihak-pihak dalam forum RDP maupun RDPU Komisi III DPR RI.
Hal lain yang diluruskan adalah mengenai luasan objek lahan yang menjadi persoalan.
Pihak ahli waris menyebut adanya informasi mengenai klaim lahan sekitar 309 hektare di Desa Rante Balla, Kabupaten Luwu. Namun, mereka menegaskan bahwa objek yang dilaporkan menurut versi keluarga berkaitan dengan keseluruhan wilayah Kontrak Karya PT Masmindo Dwi Area yang memiliki keterkaitan dengan riwayat tanah keluarga.
Perbedaan keterangan mengenai luasan dan batas objek tersebut menjadi alasan penting bagi ahli waris untuk meminta pemeriksaan dokumen secara menyeluruh, termasuk pencocokan peta wilayah kontrak, batas-batas tanah, serta alas hak masing-masing pihak.
Dengan demikian, kejelasan objek sengketa tidak cukup hanya berdasarkan pernyataan sepihak, tetapi harus diuji melalui dokumen autentik dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di tengah berlangsungnya persoalan tersebut, ahli waris menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak ditujukan untuk menghambat investasi maupun pembangunan proyek tambang emas Awak Mas.
Sebaliknya, keluarga berpandangan bahwa investasi yang sehat dan berkelanjutan harus dibangun di atas kepastian hukum, transparansi dokumen, serta penghormatan terhadap hak masyarakat.
Mereka juga meminta perusahaan tidak hanya mengedepankan informasi mengenai pembayaran kompensasi kepada pihak yang memegang dokumen baru, tetapi turut membuka ruang pemeriksaan terhadap riwayat kepemilikan dan alas hak yang diklaim lebih dahulu dimiliki keluarga.
Kini, perhatian publik tertuju pada dua hal penting: keseriusan PT Masmindo Dwi Area dalam merealisasikan kesepakatan RDP Komisi D DPRD Sulsel dan profesionalitas Polda Sulawesi Selatan dalam menangani laporan yang diajukan ahli waris.
Apakah dokumen Kontrak Karya 1998 akan dibuka secara utuh untuk kepentingan pencocokan data?
Bagaimana kepastian pemeriksaan terhadap riwayat alas hak yang diajukan keluarga ahli waris?
Dan sejauh mana proses hukum di Polda Sulsel akan mengungkap duduk perkara yang sebenarnya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berdasarkan dokumen, fakta hukum, dan proses pemeriksaan yang objektif.
Keluarga besar Abd. Salam Abadi Tanduklangi berharap penyidik Polda Sulawesi Selatan menuntaskan penanganan perkara secara profesional, sementara manajemen PT Masmindo Dwi Area segera menindaklanjuti kesepakatan RDP Komisi D DPRD Sulsel. (*)
SUARARAKYAT.TV — Mengawal Aspirasi Rakyat, Menyuarakan Kebenaran, dan Mengawal Keadilan.
Tim/Red.Mj@.19







